AKD Fitri Juni Blog's

Undian Simpeda Bank Jatim Tingkat Regional 2011

2011-11-02T06:54:00.000-07:00

Bank Jatim menyelenggarakan Undian Simpeda tingkat regional 2011 secara bergantian di wilayah kota/kabupaten seluruh Jawa Timur. Undian yang juga dikenal dengan Kejar Bromo Bank Jatim ini pertama kali diadakan Tgl. 02 Oktober 2011 di Pamekasan (gabungan dari Cabang Pamekasan, Sumenep, Sampang dan Bangkalan) dan Lamongan (gabungan dari Cabang Lamongan, Bawean, Gresik, Bojonegoro dan Tuban), Tgl. 09 Oktober 2011 dilaksanakan di Jombang (gabungan dari Cabang Jombang, Sidoarjo, Mojokerto dan Nganjuk), Madiun (gabungan dari Cabang Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Pacitan), Tulungagung (gabungan dari Cabang Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Pare, Kangean dan Blitar) dan Malang (gabungan dari Cabang Malang, Batu, Jakarta, Kepanjen, Pasuruan, Probolinggo dan Kraksaan), Tgl. 16 Oktober 2011 diadakan di Jember (gabungan dari Cabang Jember, Bondowoso, Lumajang, Situbondo dan Banyuwangi).

Menurut Direktur Utama Bank Jatim, Hadi Sukrianto, undian bagi-bagi motor dan mobil ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan apresiasi Bank Jatim khususnya kepada nasabah Bank Jatim dan masyarakat di wilayah Jawa Timur pada umumnya. “Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu faktor yang menunjang pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Timur berasal dari kontribusi masyarakat Jawa Timur yang secara aktif menabung melalui perbankan salah satunya adalah melalui Bank Jatim,” katanya.

Dijelaskan lagi, undian Simpeda ini terdiri dari dua jenis antara lain: Pertama, Undian Simpeda Tingkat Regional dengan total hadiah sebesar Rp 55 miliar berupa grand price sebuah mobil Nissan Autech, 38 unit mobil Toyota Avanza dan 41 unit sepeda motor Honda. Kedua, Undian Simpeda Tingkat Nasional dengan total hadiah sebesar Rp 6 miliar yang diundi pada tanggal 15 Oktober 2011 di Jambi.

Foto Kegiatan pada saat penarikan Undian Simpeda Tahun 2011 Cabang Jombang :

Direktur Operasional, Eko Antono, saat menyerahkan hadiah secara simbolis kepada Pemimpin Bank Jatim Cabang Jombang, Bambang Waluyo di Pendopo Kabupaten Jombang.

Multijasa iB (Bank Syariah) : SOLUSI KEBUTUHAN BIAYA PENDIDIKAN

2011-11-02T06:40:00.000-07:00

Musim pendaftaran masuk sekolah atau kuliah telah tiba. Di mana-mana orang tua sibuk mendaftarkan anaknya, bahkan di sekitar sekolah-sekolah favorit, lalu lintas dibuat macet. Bukan hanya faktor apakah nilai anaknya memenuhi syarat, tetapi biaya masuk sekolah atau perguruan tinggi yang cukup besar juga menjadi concern para orang tua. Jika tidak dipersiapkan dengan tabungan atau asuransi pendidikan, bisa membuat orang tua kalang kabut.

Untuk mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, perbankan syariah menghadirkan pembiayaan multijasa iB. Multijasa iB sebenarnya bukan hanya untuk membiayai pendidikan saja, namun ada juga untuk kesehatan, pernikahan, dan lain-lain. Untuk kali ini yang akan dibahas adalah multijasa iB pendidikan.
Bank-bank, termasuk bank syariah umumnya telah memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan, biasanya untuk menerima pembayaran uang sekolah atau kuliah. Dengan lembaga pendidikan yang telah ada kerjasama seperti ini, bank syariah menawarkan pembiayaan bagi para orang tua murid atau mahasiswa yang kesulitan membayar biaya pendidikan bagi anaknya yang diterima atau sedang menempuh pendidikan di lembaga tersebut.

Skema Multijasa iB Pendidikan adalah sebagai berikut : orangtua siswa atau mahasiswa mengajukan pembiayaan multijasa iB pendidikaan kepada bank syariah. Bank syariah akan membantu mengurus biaya pendaftaran masuk sekolah yang harus dibayar kepada lembaga pendidikan. Misalnya besarnya adalah Rp.20 juta. Biaya tersebut langsung ditransfer oleh bank syariah ke rekening lembaga pendidikan. Atas jasa tersebut, bank syariah mengenakan fee atau biaya sewa kepada nasabah sebesar nilai tertentu, misalnya Rp.1 juta. Apabila nasabah akan mengangsur biaya pendidikan kepada bank syariah selama 1 tahun, maka angsuran yang harus dibayar oleh nasabah adalah sebesar Rp.21 juta dibagi 12 atau sebesar Rp.1,75 juta per bulan.

Dengan Multijasa iB Pendidikan, biaya masuk sekolah atau perguruan tinggi yang relatif besar tidak menjadi masalah lagi. Orangtua tidak dibebani dengan biaya besar karena dapat mengangsur. Silakan datang ke bank-bank syariah terdekat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan Multijasa iB Pendidikan.

Sumber : http://www.bi.go.id

MENGEMBANGKAN USAHA DENGAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA iB

2011-11-02T06:33:00.000-07:00

Bank syariah menyediakan Pembiayaan Modal Kerja iB bagi anda yang membutuhkan tambahan modal kerja, baik untuk keperluan membeli bahan baku, pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, hingga membantu pengusaha dalam membiayai penyelesaian proyek yang didapatnya. Jenis kontrak pembiayaan modal kerja iB yang umum ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan anda: bisa menggunakan skema jual beli (murabahah) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).Sebagai contoh, seorang pengusaha jasa konstruksi yang memiliki reputasi baik memperoleh proyek pembuatan jembatan dari pemerintah daerah dengan tiga kali termin pembayaran (termin I Rp.200 juta, termin II Rp.400 juta dan termin III Rp.800 juta) sehingga total nilai proyek sebesar Rp.1,4 milyar (proporsi pembayaran per termin adalah 1 : 2 : 4). Total modal yang dibutuhkan adalah Rp.1 milyar rupiah, sementara ia hanya memiliki modal Rp.400 juta. Maka ia dapat mengajukan penambahan modal kerja kepada bank syariah sebesar Rp.600 juta. Bank syariah akan melihat kebutuhan kontraktor, apakah lebih membutuhkan kas atau barang.

Apabila kebutuhan kontraktor lebih kepada kebutuhan akan barang modal, maka bank syariah akan memberikan pembiayaan berbasis jual beli, misalnya untuk pembelian material atau bahan baku bangunan. Bank syariah kemudian akan menetapkan total margin keuntungan jual beli, misalnya sebesar Rp.80 juta. Sehingga total pembiayaan menjadi sebesar Rp.680 juta yang akan diangsur oleh pengusaha selama 2 tahun dengan nilai angsuran tetap perbulannya sebesar Rp.28,3 juta (yaitu Rp.680 juta dibagi 24 bulan). Nilai angsuran ini tetap hingga masa perjanjian berakhir, sehingga sangat memudahkan perencanaan keuangan.

Apabila kontraktor tersebut lebih membutuhkan kas maka bank syariah akan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil berupa pemberian tambahan modal sejumlah Rp.600 juta yang dijadikan penyertaan bank syariah dalam proyek tersebut dengan menggunakan akad kemitraan bagi hasil (musyarakah). Dalam hal ini kontraktor dan bank syariah bermitra dalam bentuk kongsi penyertaan modal. Misalnya disepakati nisbah bagi hasil adalah 40% untuk pengusaha dan 60% untuk bank syariah. Misalnya juga disepakati nilai proyeksi keuntungan total sebesar Rp.400 juta. Maka ilustrasi pembayaran untuk pembiayaan modal kerja iB oleh pengusaha adalah sebagai berikut. Selengkapnya Klik : http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A828E1EF-D191-4D12-8899-74AE20B20EF6/17635/Mengembangkan_Usaha_Dengan_PembiayaanModal_Kerja_i.pdf

MOBILE BANKING iB BANK SYARIAH

2011-11-02T06:23:00.000-07:00

Kehidupan modern yang sangat dinamis dengan mobilitas sangat tinggi, bahkan melintasi batas-batas ruang dan waktu, menuntut masyarakat untuk secara efektif dan efisien memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi modern. Masyarakat dapat menggunakan ATM, telephon atau handphone
bahkan internet untuk berhubungan dengan bank, tanpa harus repot-repot datang ke bank.

Nasabah bank syariah, khususnya nasabah Tabungan iB dapat menikmati fasilitas Mobile Banking iB selama 24 jam 7 hari seminggu untuk melakukan beragam transaksi, baik finansial maupun non finansial.

Transaksi finansial antara lain transfer dana antar rekening atau antar bank, membayar pengeluaran rutin bulanan seperti zakat, listrik dan telephon/handphone, membeli pulsa isi ulang handphone, sampai membayar kartu kredit iB. Transaksi non finansial seperti informasi saldo, mutasi rekening, dan ganti pin. Mobile Banking iB dapat diakses dari ATM, andphone/telephone dengan Phone Banking iB, dan PC, notebook, netbook atau blackberry dengan Internet Banking iB.

Didukung lebih dari 6000 jaringan ATM Bersama dan 7000 jaringan ATM BCA, Mobile Banking iB memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi keuangan dan perbankan. Melalui jaringan ATM di seluruh Indonesia, nasabah cukup datang ke ATM terdekat untuk melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan, memesan tiket pesawat dan masih banyak lagi.

Dengan iB Phone Banking, hadir lebih banyak kemudahan kepada masyarakat. Nasabah bisa
mengakses rekening yang dimiliki melalui telephone dan handphone. Melalui SMS nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan semudah dan secepat mengirimkan SMS kepada orang terdekat. Atau dengan menghubungi call center bank syariah, nasabah dapat mengetahui mutasi rekening dan informasi saldo seluruh rekening yang dimiliki.

Sejalan dengan perkembangan internet yang pesat, bank syariah juga menawarkan gaya hidup
modern melalui kemudahan akses jasa perbankan lewat Internet Banking iB. Dengan Internet Banking iB, nasabah bisa melakukan berbagai transaksi kapanpun dan dari manapun, rumah, kantor atau sewaktu terjebak macet di jalan raya.

Akses Mobile Banking iB lewat ribuan ATM, internet, telephone dan SMS. Segera hubungi bank-bank Bank !

Sumber : http://www.bi.go.id

MENGHITUNG BAGI HASIL iB BANK SYARIAH

2011-11-02T06:18:00.000-07:00

Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika customer service bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil Tabungan iB sebesar 65:35. Itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari
return investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor riil.
Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%. Bagaimana menghitung nisbah
bagi hasil tersebut?

Untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya Tabungan iB dan Deposito iB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (mudharabah) yang mendapatkan return bagi hasil. Sementara itu untuk produk simpanan iB dengan skema titipan (wadiah), return yang diberikan berupa bonus.
Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda juga. Sebagaimana layaknya seorang investment manager, bank syariah akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi /proyeksi return
investasi. Termasuk juga indikator historis (track record) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk equivalent rate- yang akan dibagikan kepada nasabah misalnya sebesar 11%.

Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang merupakan bagian untuk bank syariah sendiri, guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing. Sementara itu, besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah yang bersangkutan seperti ROA (Return On Assets) dan indikator lain yang relevan. Dari perhitungan, diperoleh bahwa bank syariah memerlukan pendapatan investasi -yang juga dihitung dalam equivalent rate- misalnya sebesar 6 %.Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah

Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah adalah sebesar: [11% dibagi (11%+6%)] = 0.65 atau sebesar 65%. Dan bagi hasil untuk bank syariah sebesar: [6% dibagi (11%+6%)] = 0.35 atau sebesar 35%. Maka nisbah bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 65:35.

Tentu saja dalam prakteknya nasabah iB tidak perlu terlalu pusing dengan perhitungan njlimet bagi hasil semacam ini. Masyarakat hanya tinggal menanyakan berapa rate indikatif dari Tabungan iB atau Deposito iB yang diminatinya. Rate indikatif ini adalah nilai equivalent rate dari pendapatan investasi yang akan dibagikan kepada nasabah, yang dinyatakan dalam persentase misalnya 11% atau 8% atau 12%. Jadi masyarakat dengan cepat dan mudah dapat menghitung berapa besar keuntungan yang akan diperolehnya dalam menabung sekaligus berinvestasi di bank syariah. Sangat mudah bukan?

Sumber : http://www.bi.go.id

Proses Pembiayaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

2011-11-02T05:35:00.000-07:00

DESKRIPSI
Fasilitas Pembiayaan L/C Impor atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Indonesia Eximbank atas kewajiban pembayaran L/C atau SKBDN dalam rangka pembelian bahan baku atau suku cadang (termasuk mesin) dalam rangka kegiatan ekspor barang maupun jasa.

MANFAAT
Merupakan bentuk modal kerja non cash, yang memungkinkan Eksportir memperoleh jangka waktu yang lebih panjang dalam penyelesaian kewajiban L/C atau SKBDN-nya, dalam rangka pengadaan bahan baku atau suku cadang (termasuk mesin) dari luar negeri.

POLA PEMBIAYAAN
Refinancing (Pembiayaan Kembali):
Pembiayaan L/C Impor atau SKBDN yang diberikan dalam bentuk pembiayaan kembali L/C Impor atau SKBDN yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana, dalam rangka pembelian bahan baku atau suku cadang (termasuk mesin) dalam rangka kegiatan ekspor. Dalam pola ini risiko ketidakmampuan Eksportir memenuhi kewajibannya terkait dengan L/C Impor atau SKBDN ditanggung oleh Bank Pelaksana.

Direct Financing:
Pembiayaan L/C Impor atau SKBDN yang diberikan langsung kepada Eksportir atas L/C Impor atau SKBDN yang diterbitkan untuk pembelian bahan baku atau suku cadang (termasuk mesin) dalam rangka kegiatan ekspor, baik secara bilateral maupun bersama dengan Bank lain (Cofinancing/Club Deal/Sindikasi).

SYARAT UMUM MENJADI NASABAH
Bank Pelaksana
Bank adalah Bank Umum berbadan hukum Indonesia yang kepemilikannya dapat berupa pemerintah, swasta nasional atau campuran.
Memperoleh Credit Line dari Indonesia Eximbank.
Nasabah/Eksportir
Eksportir dapat merupakan Eksportir Langsung maupun Eksportir Tidak Langsung (supplier kepada Eksportir).

SYARAT & KETENTUAN

L/C Yang Dibiayai Jenis L/C atau SKBDN yang diterbitkan dapat berupa Sight (unjuk) atau Usance (Berjangka).
Nilai Pembiayaan Besarnya pembiayaan L/C Impor atau SKBDN adalah sebesar nilai L/C atau SKBDN yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana sesuai dengan permohonan Eksportir, untuk pembelian bahan baku atau suku cadang (termasuk mesin) untuk satu siklus usaha (trade cycle).
Valuta Pembiayaan Valuta pembiayaan L/C Impor adalah Valuta Asing yang disetujui Indonesia Eximbank, sedangkan untuk pembiayaan SKBDN adalah Rupiah.
Tingkat Bunga

Refinancing

Tingkat bunga yang dikenakan kepada Bank Pelaksana adalah lending rate Indonesia Eximbank.
Tingkat bunga yang dikenakan oleh Bank Pelaksana kepada Eksportir adalah lending rate Indonesia Eximbank ditambah margin Bank Pelaksana.

Direct Financing
Tingkat bunga yang dikenakan kepada Eksportir adalah tingkat bunga Indonesia Eximbank.
5. Jangka Waktu Pembiayaan
Jangka waktu pembiayaan L/C Impor atau SKBDN disesuaikan dengan jangka waktu satu trade cycle,dengan maksimal 270 (dua ratus tujuh puluh) hari termasuk tenor deferred payment atau usance draft.

PROSEDUR PERMOHONAN FASILITAS

Permohonan fasilitas Pembiayaan L/C Impor atau SKBDN kepada Indonesia Eximbank diajukan dengan melampirkan dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
Copy Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir
Track record pembayaran tagihan ekspor 1 (satu) tahun terakhir
Untuk pola Refinancing permohonan diajukan oleh Bank Pelaksana dengan melampirkan Analisa Keyakinan Bank

Deskripsi SKBDN

2011-11-02T05:12:00.000-07:00

Deskripsi
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau lokal L/C adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Bank Antardaerah kepada nasabahnya ( applicant ) dalam rangka untuk membiayai pembelian barang atau bisa untuk membiayai pembelian bahan baku dalam rangka kegiatan ekspor barang .

Manfaat
Sebagai sarana untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri.
Sebagai sarana untuk memperlancar proses produksi dalam rangka persiapan ekspor
Penerima jaminan ( penjual ) dalam hal ini merasa aman karena dijamin oleh bank

Karakteristik
Bank Antardaerah dalam hal ini bertindak sebagai issuing bank.
Applicant adalah nasabah Bank Antardaerah yang bertindak sebagai pemohon penerbitan SKBDN

Fasilitas ini bisa merupakan jenis fasilitas kredit modal kerja pra pengapalan (pre shipment financing) dalam bentuk pembayaran atas kewajiban L/C atau SKBDN dalam rangka pengadaan barang impor maupun lokal untuk tujuan ekspor.
SKBDN adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang tunduk kepada aturan dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI / "Letter of Credit" (L/C)

2011-11-02T05:09:00.000-07:00

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :
1. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai
"Letter of Credit" (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan
permintaan tertulis Pemohon (Applicant) yang mengikat Bank Pembuka (Issuing
Bank) untuk:

melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima;
memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998.

3. Bank Pembuka (Issuing Bank) adalah Bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan Pemohon (Applicant).

4. Bank Penerus (Advising Bank) adalah Bank yang meneruskan SKBDN kepada Penerima (Beneficiary).

5. Bank Tertunjuk (Nominated Bank) adalah Bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan Negosiasi (Negotiation).

6. Bank Pengkonfirmasi (Confirming Bank) adalah Bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut.

7. Bank Penegosiasi (Negotiating Bank) adalah Bank yang melakukan Negosiasi (Negotiation).

8. Bank Pembayar (Paying Bank) adalah Bank yang melakukan pembayaran kepada Penerima (Beneficiary) atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN.

9. Bank Peremburs (Reimbursing Bank) adalah Bank yang ditunjuk oleh Bank Pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran (reimbursement) kepada Bank Pembayar.

10. Bank Pengirim (Remitting Bank) adalah Bank yang mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada Bank Pembuka.

11. Bank Pentransfer (Transferring Bank) adalah Bank yang atas permintaan Penerima (Beneficiary) melaksanakan pengalihan SKBDN, baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya.

12. Bank Tertarik adalah Bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik padanya.

13. Bank Pengaksep (Accepting Bank) adalah Bank yang melakukan akseptasi atas wesel SKBDN.

14. Negosiasi (Negotiation) adalah pengambilalihan wesel dan atau dokumen oleh Bank dengan disertai pembayaran.

15. Pemohon (Applicant) adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada Bank.

16. Penerima (Beneficiary) adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran.

17. Janji Tertulis adalah janji Bank yang dapat dilakukan dengan surat, teleks, swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan.

18. Hari Kerja Perbankan adalah hari kerja Bank yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selengkapnya klik.

SEKILAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

2011-10-16T22:07:00.000-07:00

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah
Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sumber : bank indonesia

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Bank Jatim

2011-09-28T23:19:00.000-07:00

Kredit investasi atau model kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati

Sektor Usaha yang dibiayai:

Pengembangan Tanaman Pangan : Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang tanah, Koro, Pembenihan (padi, jagung dan/atau kedelai)
Pengembangan Holtikultura : Bawang merah, Cabai, Kentang, Bawang putih, Tomat, Kunyit, Kencur, Pisang, Salak, Nenas, Buah naga, Melon, Semangka, Pepaya, Stawberi, Pemeliharaan Manggis, Mangga, Durian, Jeruk dan/atau Apel,
Pengembangan Perkebunan : Budidaya tebu,
Pengembangan Peternakan : Sapi potong, Sapi perah, Kerbau, Kambing/Domba, Ayam ras, Ayam buras, Itik, Burung puyuh, dan/atau Kelinci,
Pengadaan Pangan : Gabah, Jagung, dan/atau Kedelai,
Penangkapan Ikan dan Budidaya Perikanan : Udang, Nila, Gurame, Patin, Lele, Kerapu macan, dan Ikan mas, pengembangan Rumput laut,
Pengadaan/peremajaan peralatan, mesin dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha perikanan, peternakan dan pertanian

Plafond Kredit:

Maks Rp. 50 juta/petani/peternak atau maks lahan yang dapat dibiayai 4 hektar
Khusus untuk pengadaan pangan maks Rp. 500 juta/Koperasi

Suku Bunga*
Sub Sektor Tebu sebesar 12% effektif p.a dengan rincian:

Debitur sebesar 7% effektif p.a
Subsidi pemerintah sebesar 5% effektif p.a

Sub Sektor Non Tebu sebesar 13% effektif p.a dengan rincian:

Debitur sebesar 6% effektif p.a
Subsidi pemerintah sebesar 7% effektif p.a

Jangka Waktu Kredit:

Sesuai dengan siklus usaha dengan jangka waktu maks 5 tahun & Khusus tanaman tebu maks 2 tahun

Jaminan Kredit
Jaminan Utama : Kelayakan usaha yang dibiayai
Jaminan Tambahan : Barang bergerak, barang tidak bergerak dan syrat berharga yang dapat diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan nilai THLS Untuk Modal Kerja Min 130% & Investasi min 150% dari plafon kredit

Persyaratan Pengajuan Kredit:

Telah menjadi nasabah/bersedia menjadi nasabah Bank Jatim
Menyusun RDKK yang disahkan Dinas Teknis terkait
Telah berbadan hukum dan telah menyelenggarkan RAT (koperasi)
Seluruh pengurus menyerahkan pas foto 4x3 (2 lembar) & fotocopy identitas diri yang masih berlaku
Syarat dan ketentuan Bank berlaku

*suku bunga dapat berubah, informasi lebih lanjut hubungi cabang setempat

BANKAN SYARIAH DI INDONESIA

2011-06-01T18:41:00.000-07:00

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Sumber : http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/

Bank Indonesia Kenakan Sanksi Untuk Bank Mega

2011-05-29T18:49:00.001-07:00

Sebagai tindak lanjut permasalahan dana PT. Elnusa dan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Batubara, Sumatera Utara yang terjadi di PT. Bank Mega, Tbk, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Jababeka, Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan khusus untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan intern bank serta kelemahan pada penerapan manajemen risiko yang tercermin dari kelemahan sistem dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) dan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Mei 2011 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Mengenakan sanksi kepada PT. Bank Mega, Tbk, sebagai berikut:
1. Menghentikan penambahan nasabah Deposit on Call (DoC) baru dan perpanjangan DoC lama, termasuk untuk produk sejenis seperti Negotiable Certificate of Deposit (NCD), selama 1 (satu) tahun.
2. Menghentikan pembukaan jaringan kantor baru selama 1 (satu) tahun.
  Sanksi tersebut berlaku sejak 24 Mei 2011.
Bank Indonesia melakukan Fit & Proper Test terhadap manajemen dan pejabat eksekutif PT. Bank Mega,Tbk.
Bank Indonesia menginstruksikan PT. Bank Mega, Tbk untuk:
1. Me-review seluruh kebijakan dan prosedur, khususnya aktivitas pendanaan (funding) termasuk penetapan target, limit dan kewenangan untuk kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan individu, baik nominal maupun suku bunga, pengaturan wilayah kerja kantor serta mekanisme inisiasi nasabah baru.
2. Memperbaiki fungsi internal control dan risk management, termasuk kecukupan jumlah auditor di setiap kantor, proses check and balance baik melalui tahapan kewenangan maupun sistem, fungsi pengawasan kantor pusat terhadap kantor-kantor dibawahnya dan prinsip know your employee.
3. Memberhentikan pegawai di bawah pejabat eksekutif yang terlibat dalam kasus dana nasabah a/n PT. Elnusa dan dana Pemkab Batubara, Sumatera Utara di KCP Bekasi Jababeka.
4. Segera membentuk escrow account senilai dana PT. Elnusa dan Pemkab Batubara, Sumatera Utara di KCP Bekasi Jababeka. Pencairan escrow account tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia dalam hal sudah tidak terdapat sengketa antara bank dengan nasabah, baik yang diselesaikan melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau melalui kesepakatan para pihak.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank Indonesia tersebut di atas merupakan bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kredibilitas industri perbankan.

Jakarta, 24 Mei 2011
Biro Hubungan Masyarakat

Difi A. Johansyah
Kepala Biro

Profil Bank JATIM

2008-09-11T23:08:00.001-07:00

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas(PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah(BUMD).

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu merubah Struktur Permodalan/Kepemilikan dengan diijinkannya Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sesuai dengan Akte Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Visi

Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar
Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional

Misi

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah
Memperoleh laba optimal

Bank Tambah Pasokan Duit ke Mesin ATM

2008-09-07T22:22:00.000-07:00

Tak usah cemas kehabisan duit saat melakukan penarikan uang tunai di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) menjelang Lebaran tahun ini. Bank-bank sudah mulai mengantisipasi naiknya kebutuhan uang tunai dengan memperbesar pasokan duit ke mesin-mesin ATM.

Bank Central Asia (BCA), misalnya. Menjelang Lebaran tahun ini, BCA menyiapkan dana tunai hingga Rp 18 triliun. Stok uang sebesar itu untuk melayani permintaan uang tunai selama dua pekan menjelang Lebaran. Tentu saja dana sebesar itu tak hanya menggerojok ke mesin ATM BCA, tetapi juga untuk melayani penarikan tunai lewat teller di kantor-kantor cabang BCA.

Khusus untuk mesin ATM, BCA akan memasok dana Rp 2 triliun per hari. Sebagai perbandingan pada hari biasa, transaksi harian ATM BCA tercatat hanya Rp 1 triliun. "Nanti pas libur Lebaran selama tiga hari, kami menyiapkan dana ke mesin ATM sebanyak Rp 6 triliun," kata Senior General Manager Consumer Banking Division BCA Stephen Liestyo kemarin (3/9).

Stephen mengatakan, dana tambahan untuk penarikan tunai tersebut sebetulnya tak jauh berbeda dengan masa Lebaran tahun lalu. "Penarikan dana akan mulai lebih ramai daripada hari biasa, terjadi dua pekan sebelum hari raya," tuturnya.

Bank BNI juga sudah bersiap menambah pasokan uang tunai di mesin-mesin ATM mereka. Soalnya, mulai pekan depan diperkirakan masyarakat sudah mulai membutuhkan dana tunai dalam jumlah besar. "Biasanya setelah orang-orang mendapat tunjangan hari raya (THR), penarikan tunai meningkat," kata Kepala Divisi Operasional BNI Hermawati.

Pengelola BNI memperkirakan, di masa puasa dan Lebaran tahun ini nilai transaksi tunai di ATM BNI akan naik hingga 40 persen dari nilai hari biasa.

BNI menyiapkan dana hingga Rp 3 triliun untuk mesin ATM. "Pada hari biasa transaksi tunai ATM BNI mencapai Rp 200 miliar. Menjelang Lebaran kami perkirakan nilai transaksi menjadi Rp 260 miliar setiap harinya," imbuh Hermawati.

Demikian pula dengan Bank Mandiri yang akan menyediakan dana mulai dari Rp 500 miliar sampai Rp 800 miliar setiap harinya ke mesin ATM, mulai pekan depan. Penambahan dana ini terbilang cukup besar, mengingat nilai transaksi penarikan tunai di ATM Mandiri berkisar Rp 100 miliar per hari.

Bank Mandiri akan lebih memfokuskan penambahan pasokan uang ke mesin ATM di jalur-jalur yang biasanya dilewati para pemudik, seperti pantura. Di jalur mudik yang aktif, Bank Mandiri akan memperketat pengawasan pengisian ATM. "Jangan sampai ada yang kosong," kata Group Head Mass & Electronic Banking Bank Mandiri Inkawan D Jusi.

Selain jalur mudik, Bank Mandiri juga akan memperbanyak pasokan uang di mesin ATM yang berada di kawasan permukiman. "Sebaliknya, distribusi dana cadangan ke daerah-daerah perkotaan dan perkantoran akan dikurangi," tutur Inkawan.

Pun begitu, BNI akan fokus memperbesar pasokan uang di jalur aktif para pemudik, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Selain persiapan dana untuk ATM, kami juga menyiapkan channel transaksi yang lain, seperti melalui layanan SMS banking atau internet banking," kata Hermawati.

Berapa hari kredit bank disetujui ?

2008-09-07T20:32:00.000-07:00

Kapan ya kredit saya disetujui? kok lama banget proses kredit Bank anu? atau memang bank tidak percaya pada usaha saya, kok belum juga ada persetujuan kredit? dan banyak lagi pertanyaan senada yang sering kita dengar, yang intinya menanyakan kapan pengajuan kreditnya dapat segera direalisasikan.

Persetujuan kredit memang tidak secepat yang kita bayangkan, karena ada beberapa proses dan tahapan atau prosedur yang harus dijalankan. Pengusaha inginnya pagi hari mengajukan dan sore hari inginnya uang sudah masuk kerekeningnya. Bank pun sebenarnya juga ingin demikian, semuanya segera dapat dijalankan secepat mungkin. Sayangnya mereka terkendala oleh jam kerja yang cuma 8 jam dan mereka juga perlu waktu beristirahat dan berkumpul dengan keluarganya. Sama seperti kita yang perlu makan, perlu tidur dan perlu apa-apa selayaknya manusia.

Proses kredit bukannya selesai setelah kredit disetujui dan dicairkan, namun sebenarnya kredit dimulai ketika kredit itu dicairkan dan sampai kredit tersebut dilunasi ketika jatuh tempo. Secara umum untuk proses kredit UKM memerlukan waktu kurang dari 5 hari. Adapun tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui adalah sebagai berikut:

Hari Pertama, bertemu dengan Marketing kredit dan menyampaikan surat permohonan kredit. Biasanya hari itu juga petugas tersebut dapat melakukan survey ketempat kita, namun bisa juga keesokan harinya bila yang bersangkutan sudah ada janji dengan calon nasabah lain.

Hari Kedua, Survey bank dirumah anda, dan ditempat usaha anda. Pada saat ini sampaikan segala seluk beluk usaha anda agar yang bersangkutan paham akan bisnis anda. Kecepatan persetujuan kredit juga tergantung keyakinan Marketing Kredit, maka untuk itu yakinkan dan pahamkan akan bisnis kita bahwa usaha kita prospektif dan menguntungkan. Biasaya petugas bank juga akan mengambil foto usaha dan jaminan bank yang kita tawarkan. Sepulang dari tempat anda, Marketing kredit membuat report kunjungan dan menyerahkan report tersebut kepada petugas Analis Kredit disertai copy dokumen usaha yang anda serahkan. Selanjutnya Analis Kredit akan memeriksa dokumen-dokumen anda apakah sudah sesuai dan membuat nota analisa kredit mengenai usaha anda. Segala hal yang dia tidak paham, akan ditanyakan kembali kepada Marketing kredit. Apabila dokumen anda lengkap dan Analis kredit yakin akan usaha anda, selanjutnya Nota Analisa Kredit disampaikan kepada Komite untuk disidangkan apakah kredit anda layak diberikan.

Hari Ketiga, Kepala Cabang, Manager Kredit, Analis Kredit dan Marketing Kredit melakukan komite kredit. Disini kredit anda dibahas habis, tentunya tidak jauh-jauh dari hal 5 C. Marketing Kredit akan membela dan mempertahankan argumennya agar kredit anda disetujui. Apabila hasil komite kredit disetujui, selanjutnya Analis Kredit akan membuat surat persetujuan kredit yang ditandatangani Kepala Cabang. Selanjutnya Marketing akan menyampaikan surat tersebut kepada anda.

Hari Ke empat, Apabila anda setuju dan sanggup memenuhi syarat-syarat yang ada pada surat persetujuan kredit maka anda dapat segera mengadakan pengikatan kredit antara anda, bank dan notaris. Selanjutnya Notaris akan memberikan surat keterangan kepada bank bahwa telah dilakukan pengikatan kredit. Selanjutnya petugas marketing membuat memo pencairan kredit yang ditujukan kepada bagian operasional. Apabila bagian operasional tidak menemukan kekurangan yang ada pada syarat pencairan kredit maka proses pencairan dapat dilakukan. Biasanya anda akan ditelpon oleh petugas bank, setelah uangnya masuk ke rekening anda.

Hari Ke Lima, anda dapat datang kebank dan menggunakan dana tersebut. Tapi ingat uang tersebut, bukan uang hadiah namun amanah yang harus anda jalankan dengan hati-hati untuk meningkatkan usaha anda.

Secara teori seperti diatas, namun dilapangan prakteknya bisa tidak sama, bisa cepat dan bisa juga lambat. Banyak faktor yang berperan, seperti banyaknya pengajuan yang masuk, kooperatifnya calon debitur dan lain-lain. Sekarang saatnya anda berhitung!